Berdasarkan informasi Seleksi Penerimaan Calon Praja (SPCP) IPDN pada periode 2025, berikut adalah syarat-syarat pendaftaran IPDN:

1. Persyaratan umum:
   • Warga Negara Indonesia;
   • Usia peserta seleksi minimal 16 (enam belas) tahun dan maksimal 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Januari 2025; dan
   • Tinggi badan pendaftar bagi pria minimal 160 cm dan wanita minimal 155 cm.
2. Persyaratan administrasi:
   • Berijazah paling rendah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Madrasah Aliyah (MA) (bukan lulusan SMK dan bukan lulusan Paket C), dengan ketentuan Nilai Rata-Rata Ijazah minimal 73,00 kecuali bagi peserta Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya Nilai Rata-Rata Ijazah minimal 65,00;
   • Bagi yang memperoleh ijazah dari sekolah di luar negeri harus mendapat pengesahan berupa surat pengesahan/persamaan dari Kementerian yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
   • Surat Keterangan Lulus yang mencantumkan hasil penilaian akhir kelas XII SMA/MA, ditandatangani oleh Kepala Sekolah atau pejabat yang berwenang dan dicap/stempel basah, bagi siswa SMA/MA lulusan tahun 2025 yang belum menerima ijazah pada saat mendaftar;
   • Hasil penilaian mata pelajaran bahasa inggris pada ijazah/surat keterangan lulus minimal 75,00 dikecualikan bagi peserta Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya;
   • Sertifikat TOEFL dengan skor minimal 400 atau Sertifikat IELTS dengan skor minimal 5,0 dikecualikan bagi peserta Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya;
   • Ketentuan tentang domisili, yaitu:
     1. Peserta berdomisili minimal 1 tahun di Kabupaten/Kota pada Provinsi tempat mendaftar (terhitung pada saat pendaftaran) dengan melampirkan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak (terhitung mulai tercatat domisili baru);
     2. Bagi peserta yang berdomisili kurang dari 1 tahun, dapat mendaftar di Kabupaten/Kota pada Provinsi sesuai tempat pendidikan/sekolah SMA/MA peserta dengan ketentuan sebagai berikut:
        • Minimal 1 tahun pada riwayat rapor sekolah SMA/MA (terhitung pada saat pendaftaran) bagi yang bertempat tinggal tidak mengikuti orang tua kandung, dibuktikan melalui rapor sekolah SMA/MA peserta dengan menyertakan Kartu Keluarga peserta; dan
        • Minimal 1 tahun terakhir pada riwayat rapor sekolah SMA/MA (terhitung pada saat pendaftaran) bagi yang bertempat tinggal mengikuti orang tua kandung, dibuktikan melalui Kartu Keluarga dan rapor  sekolah SMA/MA peserta.
   • Surat Keterangan Orang Asli Papua (OAP) khusus bagi peserta OAP yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota masing-masing dan mengetahui Ketua/Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) serta dibuktikan dengan cap/stempel basah;
   • Pakta lntegritas Tahun 2025;
   • Alamat e-mail yang aktif; dan
   • Pasfoto dengan latar belakang merah, ukuran foto 4×6 cm dengan menghadap ke depan dan tidak memakai kacamata, serta mengenakan kemeja lengan panjang berwarna putih polos.
3. Persyaratan khusus:
   • Tidak sedang menjalani atau terancam hukuman pidana karena melakukan kejahatan;
   • Tidak bertindik atau bekas ditindik telinganya atau anggota badan lainnya bagi peserta pria, kecuali karena ketentuan agama/adat;
   • Tidak bertato;
   • Tidak menggunakan kacamata/lensa kontak;
   • Belum pernah menikah/kawin, bagi pendaftar wanita belum pernah hamil/melahirkan;
   • Belum pernah diberhentikan sebagai Praja IPDN dan perguruan tinggi lainnya dengan tidak hormat;
   • Apabila pendaftar dinyatakan lulus dan dikukuhkan sebagai Praja IPDN, maka pendaftar:
     1. Tidak diperkenankan mengundurkan diri. Peserta yang mengundurkan diri setelah dinyatakan lulus sebagai calon praja IPDN , wajib mengembalikan biaya seleksi yang disetorkan ke kas negara;
     2. Sanggup tidak menikah/kawin selama mengikuti pendidikan;
     3. Bersedia diangkat menjadi CPNS/PNS dan ditugaskan/ditempatkan diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia bagi yang memilih kuota provinsi dan bagi yang memilih kuota Kabupaten/Kota bersedia diangkat menjadi CPNS/PNS berdasarkan kuota pilihan pada saat pendaftaran;
     4. Bersedia ditempatkan pada proses pembelajaran di seluruh kampus IPDN;
     5. Bersedia mentaati segala peraturan yang berlaku di IPDN;
     6. Bersedia diberhentikan sebagai Praja IPDN jika melakukan Pelanggaran Disiplin Praja sebagaimana diatur dalam Pedoman Tata Kehidupan Praja; dan
     7. Apabila pendaftar terbukti melakukan pemalsuan identitas/dokumen persyaratan diatas, maka pendaftar dinyatakan GUGUR.